Purwosari.Bermartabat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan penyerahan secara simbolis piagam penghargaan serta lencana khusus dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia kepada desa berstatus mandiri. Kegiatan ini sekaligus rapat koordinasi pembinaan dalam rangka pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bojonegoro tahun 2023. Kegiatan ini sekaligus

Pemerintah Desa Purwosari yang dihadiri oleh Ibu Umi Zumrothin, SH selaku kepala desa Purwosari mendapatkan penghargaan desa dengan IDM Tertinggi di Kabupaten Bojonegoro serta mendapatkan lencana Desa Mandiri yang disematkan oleh Ibu Bupati Bojonegoro.

“Selamat atas prestasi yang diraih oleh desa. Semua berkat kerjasama pemerintah desa, kabupaten, termasuk Kemendes PDTT yang menugaskan para ahli untuk mendamping sehingga terwujud desa mandiri. Ini merupakan prestasi bersama, maka pertahankan. Mari kita terus jaga komitmen dan integritas kita,” ujar Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Rabu (31/5/2023) saat rakor di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro.

Berdasarkan data DPMD, IDM Bojonegoro pada 2022, untuk desa berstatus Desa Mandiri sebanyak 155 desa, Desa Maju ada 251 desa, dan Desa Berkembang ada 13 desa. Sedangkan proyeksi kenaikan IDM Bojonegoro pada 2023, untuk Desa Mandiri sebanyak 251 desa, proyeksi Desa Maju ada 168 desa. Sedangkan proyeksi Desa Berkembang sebagaimana yang telah dilakukan penjurian, pada 2023, 13 desa status Desa Berkembang akan naik. Artinya, nol desa status berkembang.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro Machmuddin menjelaskan, IDM bertujuan mengukur pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yakni bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi, air bersih, komunikasi, transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan dan ekologi.

Machmuddin menjelaskan, ada enam manfaat pemutakhiran data desa. Pertama, identifikasi data desa. Kedua, menentukan status strata desa. Ketiga, rekomendasi hasil identifikasi sebagai bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa. Keempat, kebijakan penganggaran baik APBdes, APBD dan APBN. Kelima, instrumen koodinasi lintas kementerian, lembaga atau desa. Keenam, dapat mengukur RPJMN dan indikator kerja utama.

‘Kami atas nama Pemerintah Desa Purwosari mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat desa Purwosari yang telah bersinergi dalam membangun desa secara bersama-sama dengan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Tak Lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro, DPMD, Kecamatan Purwosari, Pendamping Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa serta masyarakat yang telah memfasilitasi, mensuport dan peduli terhadap peningkatan pembangunan Desa Purwosari baik dari sisi Sumber Daya Alam maupun Sumber daya Manusianya’ Ucap Kepala Desa Purwosari Umi Zumrothin, SH.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pemkab Bojonegoro tersebut juga dihadiri 28 camat se-Kabupaten Bojonegoro, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) P3MD Kabupaten Bojonegoro, dan 155 kepala desa berstatus mandiri. [am]